Ayam Mati Di Lumbung Padi Nasib Kelompok Tani Aceh Singkil, AHY Tolonglah Kami!

139

Kelompok Tani Aceh Singkil mengeluhkan tanah milik kelompok tani masyarakat adat yang hingga saat ini masih dikuasai oleh pihak yang tak semestinya.

Aceh Singkil – suaraaksirakyat.com

Berulangkali para Kelompok Tani Aceh Singkil mengeluhkan tanah milik kelompok tani masyarakat adat yang hingga saat ini masih dikuasai oleh pihak yang tak semestinya. Pemerintah mengetahui hal ini namun tak kunjung turun tangan untuk menyelesaikannya. Seolah ada pembiaran hal itu mengakibatkan PT Delima Makmur semakin berani dan sepak terjangnya semakin menjadi-jadi mengambil alih dan menguasai tanah milik kelompok tani masyarakat adat yang luasnya mencakup 250 Ha. Selama ini tanah tersebut pengelolaannya ada di tangan swasta yang dijadikan lahan kelapa sawit selama puluhan tahun oleh PT Delima Makmur. (19/04/2024).

“Saya menduga ada pembiaran yang dilakukan oleh pihak Kantah BPN Aceh Singkil serta oknum penguasa Pemda Aceh maupun di pemerintah Kecamatan Danau Paris”. Ucap Khairul Amri yang merupakan ketua kelompok tani Sejahtera kampung Biskang kecamatan Danau Paris yang beranggotakan 78 orang tersebut.

Lagi Amri menambahkan mengenai hal ini.
“Sangat jelas terang benderang bahwa tanah negara seluas 2.576 Ha yang tertuang dalam SK HGU dengan nomor 92/KEM-ATR/BPN/XII/2021 yang berlokasi di Desa Situbuh-tubuh dan Sintuban Makmur yang diberikan kepada PT. Delima Makmur tertera didalamnya ada hak tanah kami seluas 200 Ha namun diserobot oleh mereka, sedangkan kami sudah menggarap tanah tersebut sejak tahun 2009,” keluh Amri via telepon pada 05/04/2024.

PT Delima Makmur membongkar semua tanaman milik kelompok tani masyarakat hingga tak satupun tersisa bahkan tanpa bekas.

Apa yang terjadi di lapangan PT Delima Makmur membongkar semua tanaman milik kelompok tani masyarakat hingga tak satupun tersisa bahkan tanpa bekas. Masyarakatpun menduga adanya keterkaitan penggunaan anggota kepolisian dari satuan Brimob dalam melakukan aksinya.

“Beberapa kali negosiasi dilakukan di lahan garapan kami, tetapi selalu diperhadapkan dengan sejumlah anggota Brimob. Hal tersebut terlihat jelas bahwa satuan Brimob tersebut digunakan oleh PT. Delima Makmur untuk mengusir kami. Kami seolah seperti di adu dengan polisi, sedangkan kami berhak atas tanah seluas 200 Ha tersebut sesuai dengan peraturan negara,’ terang Amri.

“Di mana keadilan buat kami masyarakat. Ada hak kami 20% dari HGU merupakan hak kami, yaitu masyarakat untuk mengelola tanah itu. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah,” keluh Amri berharap ada jalan keluarnya.

20% dari HGU merupakan hak masyarakat untuk mengelola tanah.

Kelompok Tani Masyarakat menitipkan harapannya kepada menteri Agraria dan Tata Ruang yang baru menjabat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk turun membantu hak masyarakat yang direbut oleh yang tak berhak. Mohon AHY turun melakukan gebrakan yang nyata agar hak masyarakat dikembalikan kepada yang seharusnya tanpa membela cukong yang curang. Tegakan keadilan bagi yang benar.

“Dugaan saya bahwa surat-surat dipalsukan oleh PT. Delima Makmur agar mendapatkan HGU dari pemerintah. Siapa di balik ini semua kita tidak tahu. Untuk itu kepada bapak menteri, kami mohon untuk datang ke tanah kami. Tolonglah Pak AHY bantu kami. Janganlah kami seperti ungkapan pepatah ‘bagai ayam mati di lumbung padi’ kami mati di tanah kami sendiri,” Amri mewakili masyarakat kelompok tani dengan penuh harap tampak wajah memelas menyelubungi dirinya dan petani lainnya.

 

DRKG/IS