Jakarta – Suaraaksirakyat.com.
Tujuh puluh mahasiswa asal Papua mendatangi gedung kementrian dalam negeri. Tampak beberapa mahasiswa berorasi menyampaikan penolakannya atas pengangkatan PJ Bupati Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah yaitu Saudara Darwin Tobing.Yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Puncak yang sebelumnya menjabat sebagai Asiten 2. Senin (25/9/2023).
Sementara Richard Kbarek salah satu dari penyampai aspirasi tersebut mengatakan pada hari ini juga di Nabire mereka menyampaikan aspirasinya dengan melakukan aksi damai penolakan yang sama Mereka sama-sama menuntut agar pejabat Bupati kabupaten Puncak berasal dari putra Papua. Sebab Putra Papua sendiri lah yang mengerti daerahnya. Wacana PJ bupati tersebut disesalkan mengapa harus putra dari luar daerah. Mengingat putra asli daerah juga banyak yang dirasa mampu dan cerdas untuk mengembangkan wilayahnya.
Aspirasi disuarakan di depan gedung kementrian dalam negeri Jakarta maupun aksi damai di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Senin (25/9) Koordinator Lapangan (Korlap) aksi damai di Nabire Oktavianus Tabuni mengatakan, undang-undang otonomi khusus No.2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi orang asli Papua yang termuat dalam pasal 76 poin 2 dan 4 menyebutkan pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli papua dalam aktifitas politik, pemerintahan, perekonomian dan sosial budaya.
Tabuni menegaskan, atas nama tanah, alam Puncak, intelektual, kepala-kepala suku, pemuda, mahasiswa serta masyarakat Kabupaten Puncak menyatakan menolak Darwin Tobing sebagai Pj. Bupati Kabupaten Puncak.
Di Jakarta salah satu penyampai aspirasi, Richard Kbare mengatakan, Kami putra Papua menolak putra luar daerah yang diwacanakan sebagai PJ bupati Kabupaten Puncak. Menyoal apa yang diamati sejak kecil Masalah tersebut tak tertuntaskan. “Masalah implementasi otonomi khusus di Papua seringkali tidak berjalan baik. Indikasi mengarah pada hak-hak putra daerah dalam hal ini putra-putra Papua masih dikuasai atau diambil alih oleh para elit politik di pusat. Kabupaten Puncak dikenal sebagai zona merah. Hanya putra asli yang faham wilayahnya. Konflik terus bergulir bila wilayah Papua dipimpin putra luar daerah. Ijinkan sesuai perundangan yang ada untuk putra Papua dapat menjadi pemimpin bagi wilayahnya sendiri”
Pada jam ini sejak pukul 10:00 wib, mereka yang menunggu perwakilan mereka berdialog dengan perwakilan dari departemen dalam negeri Amal Malik dari Ditjen otda belum tuntas dan belum ada kabar kelanjutan aspirasi mereka ini akan seperti apa hasilnya.
Putra Papua telah diajukan oleh masyarakat Papua namun dari dua perwakilan putra daerah Papua Neni Tabuni dan Yopi Marib justeru seolah dikesampingkan dan nama Darwin Tobing diusung untuk menjadi PJ bupati kabupaten puncak, Papua. Sementara dalam undang-undang otonomi khusus bagi provinsi Papua pada pasal 12 dinyatakan bahwa yang menjadi gubernur dan wakil gubernur republik Indonesia di Papua khususnya harus asli orang Papua.
Mereka berharap kepada bapak presiden Republik Indonesia di Jakarta juga menteri dalam negeri di pusat dapat memperoleh jawaban bagi aspirasi mereka. Intinya para mahasiswa meminta pemerintah pusat memperhatikan OAP berdasarkan UUD 21 tahun 2021. Berikan ruang orang asli Papua agar dapat membangun negerinya sendiri dibawah kesadaran positip sebagai bagian dari warga NKRI dan cakupan wilayah Indonesia. Alasan terkait keamanan dan kenyamanan wilayah kabupaten Puncak Papua.
Nenu Tabuni kepala dinas sosial provinsi Papua tengah dan Yopi murib kepala pemberdayaan masyarakat kampung dianggap pantas untuk diusung sebagai PJ bupati putra asli Papua. Thomas Tabuni, Elvis Tabuni, Desmin Matuan, Steven Murib, Lukias neweygelen beberapa perwakilan yang masuk dalam ruang dialog gedung B depdagri tengah memperjuangkan aspirasi mereka dengan seksama.
Wempi wettipo yang saat ini menjabat sebagai Wamendagri merupakan anak adat dari suku Nayak, wilayah Wamena. Beliau sempat menjadi bupati dua periode di Wamena. Richard mengharapkan, dengan kedekatan emosionil yang selama ini terjalin akan ada jalan melalui perpanjangan tangan wamendagri dalam mengolah aspirasi warga asli kabupaten Puncak Papua. Dialog masih berjalan di gedung B. Diharapkan ada titik terang bagi kepentingan positif warga asli Papua.
