Musibah Karyawan PT. Aneka Dasuib Jaya Pakuwon Terkuak Belum Tunaikan Kewajiban Sesuai UU Ketenagakerjaan

100

Hera Iskandar dari Komisi lV yang didampingi Teddy Setiadi komisi ll serta Forcopimcam Kecamatan Bojong Genteng mendatangi lokasi PT. ADJ

SuaraAksiRakyat.com, KAB. SUKABUMI,- Pasca kecelakaan kerja yang dialami seorang buruh hingga kehilangan salah satu lengannya di sebuah perusahaan yang memproduksi makanan, kini sudah menjadi buah bibir publik, bahkan berita tersebut terdengar oleh anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.

Hera Iskandar dari Komisi lV yang didampingi Teddy Setiadi komisi ll serta Forcopimcam Kecamatan Bojong Genteng, dengan sigap melakukan sidak dadakan ke PT. Aneka Dasuib Jaya di Jl. Pakuwon KM.5, RT 001/001 Desa Cibodas – Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, untuk mempertanyakan peristiwa tersebut.

Namun sangat disayangkan para awak media dilarang masuk oleh security, padahal anggota Dewan Hera Iskandar sudah menyuruh perwakilan untuk masuk ke dalam tetapi tetap saja oknum petugas keamanan (security) melarangnya.

Tak hanya sampai disitu para awak media pun mencari informasi ke warga sekitar terkait PT. ADJ tersebut, dan sangat mengejutkan, info yang kami dapat, Bahwa pihak perusahaan tersebut memberikan upah kerja perhari hanya Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), selama 8 jam bekerja.

Seorang pekerja memberikan keterangan menyatakan “Gaji disini dibawah standar dan tidak sama setiap orangnya, jadi variatif tergantung berapa lama kerja juga hasil penilaian bos, selama satu tahun bekerja saya digaji 50rb perhari,setelah satu tahun baru naik 75rb , ada juga yang digaji sebanyak 100rb perhari dan karyawan kantor sebagian mereka sudah menerima UMK.

“Bagi saya gaji yang saya terima jauh dari kata layak apalagi saya memiliki 2 orang anak, namun apa daya saya membutuhkan pekerjaan ini,” kata karyawan yang tidak mau disebut namanya.

“Apalagi kalau ada kecelakaan kerja kami tidak memiliki jaminan kecelakaan ataupun BPJS ketenagakerjaan, ” ujar salah satu pekerja yang tidak mau disebut namanya itu.

Setelah melakukan konfirmasi dengan pihak perusahaan. Hera Iskandar memberikan statement “Kami datang kesini berdasarkan laporan dari masyarakat, bahwa terjadi kecelakaan kerja di Pt. Aneka ini, maka kami dengan sigap langsung datang keperusahaan ini untuk memastikan, dan memang betul pada hari selasa tanggal 13 februari 2024 telah terjadi kecelakaan kerja.

Karna korban sudah ditangani dirumah sakit, sudah diberikan santunan oleh perusahaan lantas kami meminta informasi jaminan – jaminan yang ada di perusahaan ini, sesuai undang undang ketenagakerjaan, yang pertama adalah jaminan kesehatan, yang kedua jaminan BPJS/Jamsostek disitu terdiri dari empat jaminan, ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan juga jaminan pensiun,” paparnya

“Ternyata diperusahaan ini hanya ada dua jaminan dan itu belum semuanya dimasukan, Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, kemudian itu hanya baru beberapa karyawan.

Sesuai dengan peraturan kami minta seluruhnya harus dimasukan didalam program BPJS/Jamsostek tersebut, dan jaminan kesehatan hanya baru beberapa orang saja, saya menegaskan meminta untuk dimasukan.

Perkara dengan yang tadi si korban kami belum masuk ke wilayah itu, yang penting si korban telah dilayani oleh pihak perusahaan saya juga berterima kasih ada hal baik yang dilakukan perusahaan, bahwa pihak perusahaan sudah menangani sampai kerumah sakit dan memberikan santunan sesuai jumlah santunan yang seharusnya diberikan oleh jamsostek, tetapi kami juga meminta agar dia bisa bekerja kembali, jadi kami juga memastikan perusahaan memberikan jaminan tersebut,” tuturnya

“Kemudian yang kedua kami juga melihat tentang upah dan hal lainnya di perusahaan ini, karna kami juga belum bisa menyampaikan kepada teman media mengenai hal tersebut, karna barusan saya belum mendapatkan informasi yang tepat dari orang yang bertanggung jawab.

Karna disini hanya ada pak rama, dia juga belum bisa memastikan karna penanggung jawab direktur perusaan ini ada di tanggerang, sehingga saya meminta kepada perusahaan, untuk kami kemudian datang kembali beserta disnaker, pengawas ketenagakerjaan, Bpjs ketenagakerjaan termasuk Forkopimcam dan Puskesmas, karna disini blum ada klinik, Untuk K3 nya disini syukurnya sudah ada tapi belum di daftarkan ke disnaker, dan saya juga ingin tahu administrasinya sudah sejauh mana,” tandasnya (21/02/2024)

Dalam Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011, diterangkan bahwa pemberi kerja yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS karyawan dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif yang dimaksud, berupa: Teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Selain itu, jika ditemukan kasus perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS, maka masyarakat (karyawan) bisa melaporkan hal itu kepada Kemenaker.

Ditempat yang sama, Rama selaku kepala kantor saat dikonfirmasi saat ditanya terkait poin poin tersebut mengatakan, “Itu betul adanya seperti itu yang kita dibuat perjanjiannya.

Saat ditanyai terkait K3 dan Jamsostek ia menjawab, Itu sudah sangat safety sekali pak, untuk jamsostek kita proses dulu pak, dan pekerja disini ada 800 orang,” tutupnya.

ELLA