Jumat, Juli 3, 2026
spot_img
Beranda Pertahanan & Keamanan Gandeng ITB, Imigrasi Siapkan “Pagar Digital” Berbasis Drone Untuk Awasi Perbatasan RI

Gandeng ITB, Imigrasi Siapkan “Pagar Digital” Berbasis Drone Untuk Awasi Perbatasan RI

3

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko

JAKARTA — suaraaksirakyat.com

Direktorat Jenderal Imigrasi mulai menyiapkan sistem pengawasan perbatasan berbasis teknologi modern melalui program “Pagar Digital”, sebuah konsep patroli udara menggunakan drone untuk memantau wilayah rawan perlintasan ilegal di sejumlah titik perbatasan Indonesia.

Program tersebut digagas melalui kolaborasi bersama Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) sebagai bagian dari upaya memperkuat pengamanan keimigrasian dengan teknologi buatan dalam negeri.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan gagasan ini muncul setelah dirinya menghadiri pameran pertahanan di Singapura beberapa waktu lalu dan melihat banyak teknologi canggih pengamanan perbatasan yang belum berasal dari Indonesia.

“Di sana saya melihat berbagai teknologi modern untuk sistem keamanan. Tapi saya berpikir, mengapa belum ada produk karya anak bangsa yang tampil di level seperti itu, padahal sumber daya manusia Indonesia memiliki kemampuan yang sangat kompetitif,” ujar Hendarsam usai rapat pembahasan bersama tim ITB di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Selasa (30/6/2026).

Ia menegaskan, Indonesia memiliki tantangan besar dalam pengawasan wilayah perbatasan. Dengan garis perbatasan darat mencapai 3.111 kilometer, pengawasan konvensional dinilai belum cukup efektif untuk menjangkau seluruh titik rawan.

Saat ini tercatat hanya tersedia 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) yang tersebar di Kalimantan, Papua, serta Nusa Tenggara Timur. Sejumlah pos bahkan masih belum aktif karena berbagai kendala operasional maupun perjanjian lintas batas antarnegara.

Data Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat periode Januari hingga April 2026 mencatat sebanyak 679.867 orang melakukan perlintasan resmi. Namun di luar itu, pemerintah masih menghadapi ancaman serius dari jalur-jalur ilegal yang kerap dimanfaatkan untuk aktivitas kejahatan lintas negara.

Ancaman tersebut meliputi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, hingga penyelundupan berbagai komoditas ilegal.

Melalui program Pagar Digital, Imigrasi memprioritaskan pengawasan di wilayah darat strategis seperti Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua di kawasan Papua Nugini, serta Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.

Untuk wilayah laut, pengawasan diarahkan pada kawasan Kepulauan Riau, Batam, dan sejumlah jalur penyeberangan internasional lainnya yang memiliki tingkat mobilitas tinggi.

Dalam implementasinya, Imigrasi akan memanfaatkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia.

Drone tersebut dirancang mampu beroperasi selama 24 jam nonstop dengan dukungan panel surya sebagai sumber energi utama.

Sistem pengawasan udara ini akan menggunakan dua jenis drone berbeda yang bekerja secara terintegrasi, yakni Drone HALE (High Altitude Long Endurance) untuk patroli pada ketinggian sekitar 1.000 meter selama 24 jam, serta Drone Mantis yang berfungsi melakukan pengamatan taktis ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan di area tertentu.

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko bersama Perwakilan ITB selasa (30/06/2026)

Menurut Hendarsam, teknologi ini memungkinkan petugas memperoleh deteksi dini secara real-time tanpa harus mengandalkan patroli manual yang memerlukan waktu dan biaya besar.

“Ketika ada pergerakan mencurigakan di titik buta perbatasan, sistem langsung mengirim koordinat ke petugas terdekat. Respons akan jauh lebih cepat dibanding patroli konvensional,” katanya.

Selain memperluas jangkauan pengawasan, penggunaan drone dinilai lebih efisien dibanding pengoperasian aset udara berawak yang membutuhkan biaya operasional tinggi.

Ke depan, program Pagar Digital diproyeksikan menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian teknologi dan sistem keamanan siber keimigrasian nasional.

Kolaborasi antara Imigrasi, ITB, dan PT Dirgantara Indonesia diharapkan menjadi langkah strategis agar pengawasan kedaulatan negara tidak lagi bergantung pada teknologi asing.

“Dengan pengawasan berbasis teknologi nasional, kita ingin menutup celah perlintasan ilegal sekaligus memperkuat kedaulatan negara melalui inovasi karya anak bangsa,” tutup Hendarsam.