Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlangsung di gedung Gubernur NTB
NTB: suaraaksirakyat.com
Aksi Audiensi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlangsung di gedung Gubernur NTB membuat masa dari GMPRI kecewa, pasalnya Pj Gubernur yg di harapkan hadir sebagai tempat menyampaikan keluh kesah masyarakat yang di suarakan melalui GMPRI NTB terkesan menghindar.
“Pj Gubernur NTB Pengecut, kenapa nggak berani temui kami masyarakat nya untuk menyampaikan keluh kesah”, kata Rindhot Ketua GMPRI NTB melalui media.
Dilanjutkan Rindhot, pergerakan ini bukan karena apa ataupun siapa melainkan karena persoalan hajat hidup orang banyak khususnya masyarakat Gili yang mencari makan dengan jual keindahan alam bawah lautnya namun kini telah di rusak oleh tangan rakus, serakah yang mementingkan isi perutnya sendiri.
Audiensi GMPRI di terima Oleh Pejabat Asisten 2, kemudian Rindhot membeberkan hasil investigasinya di bawah, yang mana dulunya masyarakat Gili begitu merasa nyaman mencari rejeki namun kini terhalang oleh adanya Oknum PT yang membuat ladang rejeki mereka rusak akibat aktivitas PT yang di duga berdiri akibat campur tangan oknum Pemda KLU dan Pemprov. Seyogyanya Bapak Pj Gubernur harus mendengar langsung apa yang kami sampaikan ini terlebih semua Stik holder berada disini. Tapi sudahlah harapan kami kepada bapak Eselon 2 bisa menyampaikan hal ini nanti ke Pak Pj Gubernur guna segera ambil tindakan.
“Kami minta Pj Gubernur segera bikin SATGAS KHUSUS untuk menangani peristiwa ini dan USIR PT TCN dari Gumi Sasak “, tegas Rindhot.
Pejabat Asisten 2 Bapak Abdul Gani berterimakasih atas kepedulian GMPRI kepada masyarakat NTB dan berjanji akan segera memanggil pihak Perusahaan.
“Ternyata apa yang saya khawatir kan dulu terjadi juga”, kata Pak Ghani.
Di tempat yang sama Dinas Lingkungan Hidup (LH) yang di wakili Bapak Didik dan jajarannya menjelaskan bahwa benar telah terjadi kerusakan terumbu karang akibat aktivitas PT TCN di Wilayah Spot Diving Gili Trawangan yang kurang lebih luasnya 6 are.
Sedangkan Perwakilan Dinas Perizinan enggan berkomentar terlalu banyak, karena terkait perizinan kedua PT tersebut kami tidak terlalu faham dan wewenang terkait perizinan sudah diambil alih pusat sejak tahun 2022.
Ditambahkan Kabid ESDM, terkait perizinan kedua PT tersebut, hanya PT TCN yang memiliki izin, sedangkan PT BAL belum memiliki izin, walaupun pernah pada tahun 2019 PT BAL sudah mengajukan permohonan perizinan, namun layak dan tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan izin PT TCN pada waktu itu lansung ada rekomendasi kelayakan dari Pemda Lombok Utara.
terakhir Dinas Kelautan tidak berani berkomentar terkait kerusakan terumbu karang, malah penjelasan nya Muter2, sedangkan dari segi informasi harus nya Dinas kelautan yang paling tau, apalagi ini terkait kerusakan laut.
 Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlangsung di gedung Gubernur NTB){kind=link}