SuaraAksiRakyat.com, SUKABUMI,-
Kepala dinas perikanan kabupaten Sukabumi ibu Nunung Nurhayati tidak hadiri audensi yang sudah terjadwal bersama tim Jorelat pada hari selasa 31/10/23.
Dari pihak Kadis itu memberitahukan dengan alasan sedang ada kegiatan dinas, padahal sebelumnya sudah menyatakan akan hadir bahkan akan menghadirkan pelaksana pekerjaan dinas perikanan, dengan gaya nya seakan memastikan kadis Dinas Perikanan meminta audensi di laksanakan hari senin 30/10/23, namun entah apa alasanya kembali meminta untuk tetap dilaksanakan pada selasa 31/10/23.
“Namun dengan demikian pada hari yang terjadwal Kadis Nunung Nurhayati tidak bisa hadir,” ujar tim Jorelat.
Audensi tim Jorelat menanyakan 4 (empat) hal penting yang seharusnya dijelaskan langsung secara gamblang dan jelas oleh Nunung Nurhayati Kadis Perikanan. Terkait transparansi publik, proyek kolam balai benih ikan ( BBI), program yang selalu di gembor gemborkan yaitu program IMAH ( ikan masuk rumah), dan dugaan pungutan 20% terhadap tenaga harian lepas ( THL).
Sekretaris Dinas Perikanan Sri Padmoko, kabid dan staff menjawab “Saya mengakui ada kekurangan mengenai pengelolaan website yang belum update sehingga kami belum ada tenaga khusus ataupun ahli untuk menampung dan mengelola data untuk menjadi informasi,” terang Sekdis Sri Padmoko.
“Tim Jorelat pertanyakan 4 (empat) program yang dijawab dengan kurang memuaskan dan tidak meyakinkan sehingga terjadi saling timpal kata,” imbuhnya.
Seusai audiensi Arif sekretaris tim jorelat mengatakan, “Pada prinsipnya setiap SKPD seharusnya menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai yang di amanatkan salah satunya UU Keterbukaan informasi publik, yang kedua kami sangat kecewa dengan tidak hadirnya Ibu Kepala Dinas. Bagi kami secara kedinasan leading sektor nya kan ada di Kepala Dinas, disini kami justru ingin mengukur kapasitas, kredibilitas dan kemampuan memimpin SKPD dinas Perikanan dalam memimpin merealisasikan reformasi birokrasi dalam Keterbukaan informasi Publik,” tutur Arif.
Bagaimana masyarakat/publik mengetahui lebih banyak tentang bagaimana Dinas Perikanan dapat melakukan kontrol sosial sementara Sekdis Sri Padmoko mengakui ada kekurangan dari mereka untuk pengelolaan website karena Dinas perikanan belum punya tenaga khusus untuk menampung dan mengelola data yang akan menjadi informasi, kan ini lucu dinas tidak punya tenaga khusus di bidang website, sementara untuk konsultan Dinas mampu untuk bayar setiap proyek yang dijalankan.
Selengkapnya Arip menambahkan “Soal pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Talaga yang baru sekitar satu tahun sudah mulai rusak dengan adanya pembangunan tersebut Sekdis juga merasa kecewa dengan pembangunan tersebut, namun di tahun sekarang 2023 Dinas Perikanan membangun lagi kolam BBI lagi di lahan yang sama dengan anggaran yang luar biasa besar, ” tutup Arip.
Pewarta: Ella
